3 poin oleh GN⁺ 2025-12-19 | Belum ada komentar. | Bagikan ke WhatsApp
  • Laporan tinjauan independen Undang-Undang Keamanan Nasional Inggris menyoroti bahwa pengembang aplikasi yang menggunakan enkripsi end-to-end bisa diklasifikasikan sebagai ‘aktor bermusuhan’
  • Laporan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa aplikasi seperti Signal dan WhatsApp dapat masuk dalam definisi hukum ‘aktivitas bermusuhan’ karena mempersulit pengawasan komunikasi oleh badan intelijen
  • Disebutkan pula bahwa jurnalis atau orang yang memegang informasi rahasia dapat menjadi sasaran pengawasan serupa
  • Belakangan ini, melalui Online Safety Act dan Investigatory Powers Act, terus muncul upaya untuk melemahkan teknologi enkripsi
  • Kelompok hak digital mengkritik pendekatan pemerintah dengan menegaskan bahwa enkripsi sangat penting bagi privasi maupun keamanan nasional

Poin utama dari tinjauan independen Undang-Undang Keamanan Nasional

  • Peninjau independen Jonathan Hall KC menilai kewenangan dalam Undang-Undang Keamanan Nasional dan undang-undang antiteror terlalu luas
    • Ia memperingatkan bahwa orang yang mengembangkan teknologi enkripsi end-to-end dapat dianggap sebagai ‘aktor bermusuhan’ karena teknologi tersebut menyulitkan pengawasan oleh badan intelijen Inggris
    • Ia menulis bahwa “secara wajar dapat diasumsikan bahwa teknologi semacam ini selaras dengan kepentingan pemerintah asing”
  • Laporan itu juga menyatakan bahwa jurnalis yang memiliki informasi rahasia atau orang yang memegang materi yang merugikan perdana menteri dapat menjadi sasaran pengawasan

Tekanan terhadap teknologi enkripsi di Inggris

  • Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Inggris terus menekan teknologi enkripsi
    • Apple menerima tuntutan teknis berdasarkan Investigatory Powers Act, dan sebagai akibatnya menonaktifkan fitur enkripsi end-to-end iCloud (Advanced Data Protection) di Inggris
  • Online Safety Act memicu kontroversi terkait ketentuan verifikasi usia, dan para ahli khawatir undang-undang ini dapat semakin melemahkan enkripsi
    • Parlemen sempat membahas petisi yang menuntut pencabutan undang-undang tersebut, tetapi justru mendorong penegakan yang lebih kuat
    • Dalam pembahasan itu, para anggota parlemen meminta peninjauan terhadap VPN dan alat enkripsi lainnya

Reaksi para ahli dan organisasi masyarakat sipil

  • Olivier Crépin-Leblond dari Internet Society menyatakan kekecewaannya atas hasil debat di parlemen
    • Ia menilai persepsi para anggota parlemen yang menganggap Client Side Scanning dapat membantu penegakan hukum adalah keliru
    • Ia menekankan bahwa teknologi tersebut dapat menjadi target serangan peretas
  • Jemimah Steinfeld dari Index on Censorship memperingatkan bahwa pemerintah menganggap enkripsi end-to-end sebagai ancaman, padahal merusaknya justru dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional
    • Ia menegaskan bahwa enkripsi sangat penting bagi jurnalis, pembangkang, korban kekerasan dalam rumah tangga, serta merupakan sarana perlindungan privasi dasar bagi masyarakat umum

Prospek ke depan

  • Signal dan WhatsApp tetap pada posisinya bahwa mereka lebih memilih keluar dari pasar Inggris daripada merusak keamanan pengguna
  • Konflik antara pemerintah dan perusahaan teknologi seputar enkripsi kemungkinan besar akan berlanjut pada 2025
  • Laporan ini dinilai sebagai contoh yang menunjukkan semakin tajamnya benturan antara hak digital dan kebijakan keamanan di Inggris

Belum ada komentar.

Belum ada komentar.