- Laporan tinjauan independen Undang-Undang Keamanan Nasional Inggris menyoroti bahwa pengembang aplikasi yang menggunakan enkripsi end-to-end bisa diklasifikasikan sebagai ‘aktor bermusuhan’
- Laporan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa aplikasi seperti Signal dan WhatsApp dapat masuk dalam definisi hukum ‘aktivitas bermusuhan’ karena mempersulit pengawasan komunikasi oleh badan intelijen
- Disebutkan pula bahwa jurnalis atau orang yang memegang informasi rahasia dapat menjadi sasaran pengawasan serupa
- Belakangan ini, melalui Online Safety Act dan Investigatory Powers Act, terus muncul upaya untuk melemahkan teknologi enkripsi
- Kelompok hak digital mengkritik pendekatan pemerintah dengan menegaskan bahwa enkripsi sangat penting bagi privasi maupun keamanan nasional
Poin utama dari tinjauan independen Undang-Undang Keamanan Nasional
- Peninjau independen Jonathan Hall KC menilai kewenangan dalam Undang-Undang Keamanan Nasional dan undang-undang antiteror terlalu luas
- Ia memperingatkan bahwa orang yang mengembangkan teknologi enkripsi end-to-end dapat dianggap sebagai ‘aktor bermusuhan’ karena teknologi tersebut menyulitkan pengawasan oleh badan intelijen Inggris
- Ia menulis bahwa “secara wajar dapat diasumsikan bahwa teknologi semacam ini selaras dengan kepentingan pemerintah asing”
- Laporan itu juga menyatakan bahwa jurnalis yang memiliki informasi rahasia atau orang yang memegang materi yang merugikan perdana menteri dapat menjadi sasaran pengawasan
Tekanan terhadap teknologi enkripsi di Inggris
- Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Inggris terus menekan teknologi enkripsi
- Apple menerima tuntutan teknis berdasarkan Investigatory Powers Act, dan sebagai akibatnya menonaktifkan fitur enkripsi end-to-end iCloud (Advanced Data Protection) di Inggris
- Online Safety Act memicu kontroversi terkait ketentuan verifikasi usia, dan para ahli khawatir undang-undang ini dapat semakin melemahkan enkripsi
- Parlemen sempat membahas petisi yang menuntut pencabutan undang-undang tersebut, tetapi justru mendorong penegakan yang lebih kuat
- Dalam pembahasan itu, para anggota parlemen meminta peninjauan terhadap VPN dan alat enkripsi lainnya
Reaksi para ahli dan organisasi masyarakat sipil
- Olivier Crépin-Leblond dari Internet Society menyatakan kekecewaannya atas hasil debat di parlemen
- Ia menilai persepsi para anggota parlemen yang menganggap Client Side Scanning dapat membantu penegakan hukum adalah keliru
- Ia menekankan bahwa teknologi tersebut dapat menjadi target serangan peretas
- Jemimah Steinfeld dari Index on Censorship memperingatkan bahwa pemerintah menganggap enkripsi end-to-end sebagai ancaman, padahal merusaknya justru dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional
- Ia menegaskan bahwa enkripsi sangat penting bagi jurnalis, pembangkang, korban kekerasan dalam rumah tangga, serta merupakan sarana perlindungan privasi dasar bagi masyarakat umum
Prospek ke depan
- Signal dan WhatsApp tetap pada posisinya bahwa mereka lebih memilih keluar dari pasar Inggris daripada merusak keamanan pengguna
- Konflik antara pemerintah dan perusahaan teknologi seputar enkripsi kemungkinan besar akan berlanjut pada 2025
- Laporan ini dinilai sebagai contoh yang menunjukkan semakin tajamnya benturan antara hak digital dan kebijakan keamanan di Inggris
Belum ada komentar.