- Terjadi aksi protes besar-besaran dari kalangan muda dan mahasiswa terhadap langkah pemerintah Nepal yang melarang situs media sosial
- Pembubaran paksa oleh polisi menyebabkan sedikitnya 19 orang tewas dan lebih dari 300 orang terluka
- Situasi mencakup pengunduran diri menteri dalam negeri senior di kabinet, pengerahan militer ke ibu kota, serta pemberlakuan jam malam di wilayah-wilayah utama
- Pemerintah menyatakan langkah ini ditujukan untuk memperkuat regulasi, tetapi publik menilainya sebagai pelanggaran kebebasan berekspresi
- Industri TI dan berbagai organisasi menyampaikan kekhawatiran atas dampak negatifnya terhadap kesenjangan digital, ekonomi, pendidikan, dan komunikasi
Ringkasan Protes Menolak Pelarangan Media Sosial di Nepal
- Pemerintah Nepal memblokir total akses ke 26 situs media sosial seperti Facebook, WhatsApp, X, Instagram, dan YouTube dengan alasan tidak memenuhi kewajiban pendaftaran
- Akibatnya, di ibu kota Kathmandu dan berbagai kota besar lain di seluruh negeri, kaum muda dan mahasiswa yang berpusat pada Gen Z turun ke jalan dalam jumlah besar menuntut pencabutan larangan secara segera
- Aksi protes dengan cepat menyebar secara nasional dan berlangsung serentak di berbagai kota seperti Pokhara, Butwal, Bhairahawa, Bharatpur, Itahari, dan Damak
Bentrokan dan Situasi Penindakan
- Ribuan orang berkumpul di depan parlemen di Kathmandu untuk berdemonstrasi, dan bentrokan terjadi ketika sebagian peserta mencoba memasuki gedung parlemen
- Polisi melakukan penindakan keras dengan menggunakan gas air mata, meriam air, dan peluru tajam
- Menurut pernyataan polisi, 17 orang tewas di berbagai lokasi di Kathmandu dan 2 orang di wilayah Sunsari akibat tembakan polisi dan insiden terkait
- Korban tewas terkonfirmasi di berbagai fasilitas medis seperti National Trauma Centre, Everest Hospital, Civil Hospital, Kathmandu Medical College, Tribhuvan Teaching Hospital dan lainnya
- Lebih dari 347 korban luka sedang dirawat di rumah sakit di seluruh negeri, dan sebagian pasien dipindahkan ke fasilitas medis lain karena kekurangan tempat tidur
Respons Pemerintah dan Militer
- Memburuknya situasi membuat militer Nepal dikerahkan ke ibu kota untuk mengendalikan jalan-jalan di sekitar kawasan parlemen
- Polisi dan otoritas administrasi daerah memberlakukan jam malam penuh di Kathmandu, Lalitpur, Pokhara, Butwal, Itahari, dan wilayah lainnya
- Pembatasan juga diperluas hingga ke sekitar lembaga pemerintahan utama seperti Rastrapati Bhawan, kediaman wakil presiden, dan kantor perdana menteri
Reaksi Politik dan Sosial
- Dampak krisis meluas hingga ke kabinet, termasuk pengunduran diri menteri dalam negeri dengan alasan tanggung jawab moral
- Berbeda dengan posisi pemerintah yang menyebut "platform asing yang tidak terdaftar" sebagai penyebab kekacauan sosial, banyak warga menyatakan kekhawatiran atas pelanggaran kebebasan berekspresi dan penguatan sensor
- Perdana menteri menyatakan bahwa ia "menentang penyimpangan sosial dan kesombongan, dan tidak akan mentoleransi tindakan yang tidak mematuhi hukum"
- Muncul pula pernyataan kritis terhadap para demonstran dan pihak yang menyuarakan pendapat berlawanan, yang disebut sebagai 'penolakan demi menolak'
Reaksi Industri dan Organisasi Masyarakat Sipil
- Di Maitighar Mandala, banyak jurnalis ikut serta dalam aksi untuk memprotes pelarangan 26 media sosial tersebut
- Computer Association of Nepal(CAN) melalui pernyataan resmi memperingatkan bahwa pemblokiran serentak terhadap platform-platform utama akan berdampak fatal pada pendidikan, bisnis, komunikasi, dan kehidupan sehari-hari warga
- Ketua CAN menegaskan bahwa "langkah yang tidak matang dapat menyebabkan merosotnya daya saing digital Nepal" serta menekankan perlunya diskusi yang memadai dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan
Belum ada komentar.