- Dewan Uni Eropa menyetujui mandat negosiasi baru untuk Regulasi Pencegahan Pelecehan Seksual Anak dalam rapat tertutup, sehingga kebijakan kontroversial ‘Chat Control’ kembali muncul
- Draf baru menghapus ketentuan pemindaian wajib atas semua pesan, tetapi memperkenalkan struktur tekanan finansial dan regulatif agar perusahaan melakukan pengawasan secara ‘sukarela’
- Skema ini mencakup verifikasi usia yang merusak anonimitas dan kemungkinan pemindaian komunikasi terenkripsi, sehingga berisiko melemahkan kebebasan komunikasi pribadi
- Belanda, Polandia, dan Ceko menolak, sementara Italia abstain, dan berbagai politikus Eropa, pakar teknologi, serta kelompok privasi melontarkan kritik keras
- Para pengkritik memperingatkan bahwa langkah ini dapat memicu privatisasi pengawasan dan menjadi ancaman mendasar bagi kebebasan digital serta anonimitas di Eropa
Ringkasan persetujuan mandat negosiasi ‘Chat Control’ Uni Eropa
- Pemerintah negara-negara Eropa pada 26 November menyetujui mandat negosiasi untuk Child Sexual Abuse Regulation dalam rapat tertutup Dewan Uni Eropa
- Langkah ini diklaim atas nama perlindungan anak, tetapi memunculkan kekhawatiran tentang pengawasan privasi dan pelanggaran kebebasan berkomunikasi
- Versi baru menghapus kewajiban pemindaian paksa atas semua pesan pribadi dalam draf sebelumnya, tetapi memperkenalkan struktur insentif dan hukuman agar perusahaan melakukan pengawasan secara ‘sukarela’
- Perusahaan yang melakukan pengawasan diberi insentif, sedangkan yang menolak akan menghadapi kerugian
Kritik dan kekhawatiran utama
- Mantan anggota Parlemen Eropa Patrick Breyer memperingatkan bahwa kesepakatan ini “membuka jalan bagi pembangunan infrastruktur pengawasan massal”
- Alih-alih paksaan hukum, perusahaan teknologi AS ditekan untuk melakukan pemindaian tanpa pandang bulu melalui insentif finansial dan regulatif
- Ia juga menyoroti bahwa prosedur verifikasi usia yang merusak anonimitas akan memaksa pengguna umum untuk melakukan verifikasi identitas
- Anggota parlemen Ceko Markéta Gregorová menyebut posisi ini “mengecewakan” dan mengkritiknya karena “dapat berujung pada pemindaian menyeluruh terhadap pesan”
Respons negara anggota
- Parlemen Belanda mewajibkan pemerintahnya memberikan suara menolak, sambil memperingatkan bahwa “kombinasi verifikasi usia wajib dan kewajiban pengawasan sukarela” dapat merugikan perusahaan
- Polandia dan Ceko juga menolak, sementara Italia abstain
- Mantan anggota parlemen Belanda Rob Roos mengkritik Brussels karena “beroperasi secara tertutup” dan mengatakan Eropa “sedang tergelincir menuju otoritarianisme digital”
- Tokoh independen seperti Daniel Vávra, David Heinemeier Hansson, dan Mullvad juga menyebut langkah ini sebagai ancaman langsung terhadap komunikasi pribadi online
Tiga risiko utama dari struktur ‘pengawasan sukarela’
- Pertama, ‘pemindaian sukarela’ pada praktiknya berubah menjadi prosedur pengawasan standar
- Dengan memperpanjang regulasi sementara yang ada, penyedia layanan dapat memindai pesan dan gambar pengguna tanpa surat perintah
- Kantor Polisi Kriminal Federal Jerman melaporkan bahwa sekitar separuh sistem ini adalah hasil positif palsu, dan Breyer menyatakan bahwa setiap tahun “puluhan ribu percakapan pribadi yang sah bocor”
- Kedua, lenyapnya komunikasi anonim
- Untuk memenuhi persyaratan identifikasi anak di bawah umur, diperlukan verifikasi usia universal, yang dapat berujung pada verifikasi kartu identitas atau pemindaian wajah
- Bagi pengguna yang membutuhkan anonimitas, seperti jurnalis dan aktivis, ada risiko bahwa berbicara secara pribadi menjadi nyaris mustahil
- Para pakar teknologi memperingatkan bahwa estimasi usia “tidak dapat dilakukan dengan cara yang melindungi privasi dan berisiko tinggi menimbulkan diskriminasi”
- Ketiga, risiko isolasi digital bagi remaja
- Pengguna di bawah usia 17 tahun yang gagal lolos verifikasi identitas dapat diblokir dari akses ke platform yang memiliki fitur chat
- Breyer mengkritik ini sebagai “langkah yang tidak bermakna secara edukatif” karena menghambat pembentukan kebiasaan online yang aman pada remaja
Prosedur berikutnya dan prospek ke depan
- Perbedaan posisi antarnegara anggota masih berlanjut: Belanda, Polandia, dan Ceko menolak, sementara Italia abstain
- Negosiasi antara Parlemen Eropa dan Dewan dijadwalkan segera dimulai, dengan target draf final disusun sebelum April 2026
- Breyer mengatakan kesepakatan ini adalah “bukan kemunduran pengawasan, melainkan privatisasinya”, sambil memperingatkan masa depan di mana “untuk mengirim pesan diperlukan kartu identitas, dan AI menilai foto pribadi”
- Ia menyebutnya “bukan kemenangan bagi privasi, melainkan pertanda bencana”
Belum ada komentar.