- Hukum federal dan negara bagian di Amerika Serikat memberi wewenang kepada aparat penegak hukum untuk meminta informasi pribadi yang diberikan ke layanan online
- Aparat penegak hukum dapat memperoleh berbagai bentuk data melalui proses hukum, termasuk informasi pelanggan, metadata, konten yang disimpan, dan konten komunikasi saat transmisi
- Permintaan semacam ini dibedakan menjadi subpoena, perintah pengadilan, surat perintah penggeledahan, dan super warrant, dengan tingkat pembuktian yang diminta serta ada tidaknya pemberitahuan kepada pengguna yang berbeda-beda untuk tiap prosedur
- Penyedia layanan dapat memperkuat privasi pengguna melalui pengumpulan data seminimal mungkin, laporan transparansi, enkripsi end-to-end (e2ee), dan langkah serupa
- Ketika individu dan penyedia layanan merespons bersama, mereka dapat menekan pengawasan berlebihan dan penyalahgunaan data
Struktur hukum akses ke data pribadi online
- Aparat penegak hukum di Amerika Serikat dapat meminta data pribadi yang disimpan di layanan online melalui berbagai prosedur hukum
- Hukum federal dan negara bagian mengatur kewenangan akses tersebut
- Pengguna perlu menyadari risiko hukum ini sejak saat data dibagikan
- Sejak masa awal internet, sudah ada kasus penyitaan dan penggeledahan berlebihan, dan saat ini targetnya bukan hanya layanan besar tetapi juga operator server pribadi
- “Cloud” pada akhirnya adalah komputer milik orang lain, sehingga penyedia layanan punya tanggung jawab untuk melindungi privasi pengguna dalam batas hukum
Jenis data yang dapat dikumpulkan
- Data pelanggan: nama, informasi pembayaran, IP, email, nomor telepon, dan sebagainya yang diberikan saat menggunakan layanan
- Dari data ini, pengguna sebenarnya di balik akun anonim dapat diidentifikasi
- Data non-konten (metadata): waktu akses, pihak yang berkomunikasi, pola penggunaan, dan sebagainya
- Aparat penegak hukum dapat memakainya untuk melacak jaringan hubungan sosial atau riwayat login
- Konten yang disimpan: isi sebenarnya yang dapat diakses layanan, seperti pesan dan draf
- Tujuannya bisa untuk memperoleh bukti kejahatan, tetapi jika permintaan berlebihan, informasi pengguna lain juga bisa ikut tercakup
- Konten saat transmisi: data real-time ketika komunikasi sedang berlangsung
- Aparat penegak hukum dapat memerintahkan layanan untuk melakukan penyadapan, dan privasi pengguna terkait pun ikut terdampak
Prosedur hukum yang digunakan untuk mengakses data
- Subpoena
- Dapat diterbitkan tanpa persetujuan hakim, cukup dengan membuktikan keterkaitannya dengan penyelidikan
- Karena pengawasan pengadilan terbatas, risiko penyalahgunaan tinggi
- Perintah Pengadilan (Court Order)
- Memerlukan persetujuan hakim berdasarkan undang-undang tertentu
- Contoh: berdasarkan Stored Communications Act (SCA), informasi non-konten dapat diminta
- Surat Perintah Penggeledahan (Search Warrant)
- Diterbitkan hakim dan memerlukan pembuktian adanya kemungkinan kuat(probable cause) bahwa bukti kejahatan ada
- Umumnya tidak bisa digugat sebelumnya, dan dapat disertai perintah bungkam (gag order)
- Super Warrant
- Untuk penyadapan komunikasi real-time, memerlukan syarat exhaustion dan minimization
- Selama penyadapan berlangsung, target tidak dapat diberi tahu, dan dalam beberapa kasus ada kewajiban pemberitahuan setelahnya
- Perintah Bungkam (Gag Order)
- Melarang penyedia layanan mengungkapkan fakta bahwa pengawasan sedang dilakukan
- EFF terus mempersoalkannya karena berpotensi melanggar kebebasan berekspresi
Cara penyedia layanan memperkuat perlindungan pengguna
- Mematuhi prosedur hukum: pemberian informasi secara informal atau pengecualian dapat berujung pada pelanggaran privasi
- Host kecil pun perlu berkonsultasi hukum untuk menghadapi permintaan yang tidak patut
- Mengajukan keberatan atas permintaan yang tidak patut: tuntutan yang berlebihan atau inkonstitusional dapat dibatalkan di pengadilan
- Pemberitahuan kepada pengguna: selama tidak dilarang secara hukum, pengguna perlu segera diberi tahu tentang adanya permintaan
- Kebijakan privasi yang jelas: alih-alih frasa kabur seperti “akan diberikan bila diperlukan”, harus ditegaskan niat untuk memberikan perlawanan semaksimal mungkin dalam batas hukum
- Menerbitkan laporan transparansi secara berkala membantu membangun kepercayaan
- Pengumpulan data seminimal mungkin dan pemendekan masa simpan
- Data yang tidak perlu dapat menjadi sasaran aparat, sehingga kebijakan penghapusan otomatis dan fitur pesan menghilang efektif
- Membatasi berbagi data
- Minimalkan berbagi dengan login pihak ketiga, jaringan iklan, dan broker data
- Ini membantu memblokir kemungkinan akses penyelidikan tidak langsung melalui broker data
- Enkripsi end-to-end (e2ee) yang sesungguhnya
- Struktur di mana bahkan penyedia layanan tidak dapat membaca isi pesan
- Contoh: Signal hanya menyimpan nomor telepon, tanggal pembuatan akun, dan tanggal akses terakhir
- Enkripsi dengan backdoor atau pemindaian sisi klien bertentangan dengan prinsip e2ee
Langkah perlindungan yang dapat diambil pengguna individu
- Perlindungan data pribadi dimulai dari memilih layanan yang tepercaya dan memperkuat pengaturan keamanan
- Melalui materi Surveillance Self-Defense (SSD) dari EFF, pengguna dapat mempelajari cara menilai risiko dan meresponsnya
- Mencegah pelacakan data dengan ekstensi browser seperti Privacy Badger
- Privasi dipertahankan lewat upaya bersama, dan partisipasi dalam edukasi serta perbaikan kebijakan itu penting
- Perubahan jangka panjang dimungkinkan melalui partisipasi dalam gerakan perlindungan hak digital di tingkat lokal maupun nasional
Belum ada komentar.